Menteri BUMN Erick Thohir menyampaikan keinginannya untuk menertibkan bisnis bank himbara atau bank milik negara. Ia ingin bank pelat merah kembali pada fokus utamanya masing-masing. Jika wacana ini terealisasi, tentu skema FLPP akan turut terpengaruh. Berikut penjelasan selengkapnya!
Langkah Menteri BUMN menertibkan fokus bank pelat merah tentu mengejutkan banyak pihak.
Akan tetapi, strategi ini dinilai akan berdampak positif bagi bank-bank BUMN.
Pasalnya, mereka dapat kembali fokus pada inti bisnisnya masing-masing dan terhindar dari persaingan tidak sehat.
Tentu saja, kembalinya bank himbara pada tujuan awal juga akan berpengaruh pada skema FLPP atau kuota rumah subsidi, Sahabat 99.
Dampak Kembalinya Fokus Bank Himbara pada Skema FLPP
Jika fokus bisnis bank pelat merah ditertibkan, hal ini tentu akan berpengaruh pada skema FLPP.
Tepatnya, bisa jadi kuota rumah subsidi seperti skema FLPP yang didapat oleh bank Himbara akan diserahkan sepenuhnya pada BTN.
Ini karena bisnis perumahan subsidi memang merupakan fokus utama dari bank BTN sejak awal.
Meski masih berupa wacana, langkah ini mendapat respon positif dari Anggota Komisi XI DPR dan asosiasi pengembang.
“Saya setuju dengan wacana dari Menteri BUMN agar bank fokus pada bidangnya masing-masing. Seperti BTN akan fokus sepenuhnya pada pembiayaan perumahan terutama perumahan bersubsidi. Untuk BRI fokus pada UMKM juga sangat bagus,” tutur Anggota Komisi XI DPR Misbakhun dilansir dari wartaekonomi.co.id.
Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa BTN memang memiliki sejarah panjang dalam mengelola pembiayaan perumahan subsidi di Indonesia
“BTN-lah yang saat ini berkorban dengan sangat luar biasa mencari pendanaan dan konsisten dalam lini pembiayaan perumahan ini,” tegas Misbakhun.
Oleh sebab itu, ia merasa bahwa wajar jika kuota rumah subsidi diserahkan sepenuhnya pada BTN.
Lebih lanjut, ini menuturkan bahwa wacana ini harus dikuatkan dalam bentuk strategi dan visi misi.
Baru kemudian diterapkan dalam arahan yang dapat diimplementasikan agar dapat terlaksana dengan baik.
Senada dengan Misbakhun, Ketua Umum Apersi Junaidi Abdillah juga mendukung wacana yang disampaikan Menteri BUMN.
“Kami setuju kalau penyaluran subsidi bagi rumah masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) itu diserahkan kepada perbankan yang punya komitmen besar dan sudah terbukti merealisasikannya, seperti misalnya BTN,” ujarnya.
Pasalnya, langkah ini dinilai dapat membuat penyaluran lebih fokus dan prosesnya sesuai dengan harapan pemerintah.
Sektor Rumah Subsidi Masih Bertahan di Tengah Pandemi
Sektor rumah subsidi di Indonesia sendiri hingga saat ini masih mengalami pertumbuhan.
Padahal situasi ekonomi masyarakat masih tertekan akibat pandemi Covid-19.
Ini menunjukkan bahwa sebenarnya potensi pertumbuhan ekonomi di sektor rumah subsidi masih sangat besar.
Oleh sebab itu perumahan subsidi harus menjadi fokus utama anggaran pemerintah ke depannya.
Apalagi faktor risikonya cenderung rendah karena ada agunan berupa rumah.
***
Semoga informasinya bermanfaat Sahabat 99.
Simak artikel menarik lainnya di Berita 99.co Indonesia.
Kamu sedang mencari properti untuk investasi masa depan?
Kunjungi 99.co/id dan temukan hunian impianmu.
Ada beragam pilihan properti menarik seperti kawasan Griya Anugerah Residence Bangkalan.