Realisasi anggaran Kementerian Perhubungan hingga 31 Mei 2023 sebesar Rp10,44 triliun atau 31,26% dari total pagu anggaran sebesar Rp33,41 triliun (setelah automatic adjustment).
“Capaian ini meningkat dibanding dengan realisasi anggaran hingga bulan Mei tahun 2022 sebesar 26,47%,” demikian disampaikan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi.
Hal tersebut disampaikan pada Rapat Dengar Pendapat bersama Komisi V DPR RI terkait Evaluasi Pelaksanaan APBN Tahun 2023, Pembahasan Hasil Pemeriksaan BPK Semester I Tahun 2022, dan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024, di Gedung DPR RI Senayan, Jakarta, Selasa (6/6).
Menhub mengungkapkan telah menyiapkan langkah-langkah strategis untuk melakukan percepatan realisasi anggaran hingga akhir tahun 2023, sesuai dengan target yang telah ditetapkan yaitu sebesar 97,27%.
Fokus utama tetap pada penyelesaian program prioritas dan memastikan hasilnya dapat berdampak positif dan nyata bagi masyarakat.
Sejumlah langkah strategis yang dilakukan di antaranya meningkatkan kualitas perencanaan dan kedisiplinan rencana kegiatan, akselerasi pelaksanaan program serta pelaksanaan barang dan jasa, meningkatkan kualitas belanja secara efektif dan efisien (value for money), serta meningkatkan monitoring dan evaluasi.
“Proses perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi dan pelaporan akan terus diperkuat,” ucap Menhub.
Adapun rincian realisasi berdasarkan sumber dana, yaitu:
- Rupiah Murni sebesar 31,83% dari pagu Rp19,03 triliun,
- PNBP sebesar 28,42% dari pagu Rp3,55 triliun,
- Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) sebesar 24,13% dari pagu Rp9,03 triliun,
- Badan Layanan Umum (BLU) sebesar 23,52% dari pagu Rp1,70 triliun, dan
- Pinjaman/Hibah Luar Negeri (PHLN) sebesar 39,15% dari pagu Rp1,47 triliun.
Lebih lanjut Menhub mengatakan torehan positif lainnya yaitu terkait raihan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) dan Badan Layanan Umum (BLU) per 31 Mei 2023 Kemenhub, yang telah melebihi dari target.
“Hingga Mei, raihan PNBP dan BLU kami mencapai 42,55% atau Rp4,11 triliun. Angka ini melebihi target yang ditetapkan sebesar Rp3,76 triliun,” ujar Menhub.
Sedangkan untuk realisasi BLU sebesar Rp552,70 miliar atau 34,45% dari target BLU sebesar Rp1,59 triliun.
Realisasi PNBP per unit eselon 1 tertinggi yaitu:
- Sekretariat Jenderal sebesar 58,01%,
- Ditjen Perhubungan Laut sebesar 47,71%,
- BPTJ sebesar 45,11%,
- Ditjen Perhubungan Darat sebesar 41,44%,
- Ditjen Perhubungan Udara sebesar 39,12%,
- Ditjen Perkeretaapian sebesar 37,39%, dan
- BPSDM sebesar 34,43%.
Selanjutnya, dalam rapat tersebut Pimpinan RDP Komisi V DPR RI M. Iqbal memberikan apresiasi kepada Kemenhub yang berhasil meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) pada Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (LHP BPK) semester 1 Tahun 2022.
Ia meminta Kemenhub untuk menindaklanjuti seluruh rekomendasi BPK dan mengambil langkah-langkah preventif agar temuan tidak terulang kembali.
Pada Semester I Tahun 2022 capaian progres tindak lanjut rekomendasi BPK yang mencapai 82,65%. Kemudian, meningkat di semester II Tahun 2022 yang mencapai 85,01%.
Sejumlah upaya yang dilakukan untuk mempercepat proses tindak lanjut di antaranya yaitu menerbitkan surat pemberitahuan terkait LHP BPK RI, memantau tindak lanjut UPT di daerah, membahas intensif tindak lanjut dengan unit kerja eselon 1, dan memutakhirkan tindak lanjut dengan BPK RI setiap semester.
Kemenhub Bersama Komisi V DPR RI Perjuangkan Peningkatan Alokasi Anggaran Tahun 2024
Kemenhub bersama Komsi V DPR RI sepakat untuk memperjuangkan peningkatan alokasi anggaran tahun 2024. Pada tahun 2024, telah ditetapkan pagu indikatif Kemenhub sebesar Rp38,07 triliun atau ada selisih Rp36,46 triliun dari total pagu kebutuhan sebesar Rp74,53 triliun.
“Berkaitan dengan subsidi angkutan darat, laut, udara, dan kereta api relatif masih kurang. Hal ini akan kami sampaikan kepada Menkeu dan Komisi V DPR RI,” kata Menhub.
Alokasi anggaran pelayanan angkutan perintis Kemenhub Tahun 2024 sebesar Rp4,1 triliun, rinciannya yaitu:
- Ditjen Perhubungan Darat Rp1,5 triliun,
- Ditjen Perhubungan Laut Rp1,87 triliun,
- Ditjen Perhubungan Udara Rp550,15 miliar, serta
- Ditjen Perkeretaapian Rp176,98 miliar.
Selain itu, alokasi pelayanan angkutan perintis yang bersumber dari DIPA Kemenkeu tahun 2024 yaitu pada bidang perkeretaapian sebesar Rp4,7 triliun serta bidang Transportasi Laut sebesar Rp3,2 triliun.
Pelaksanaan anggaran Kemenhub Tahun 2024 akan disesuaikan dengan tema Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2024 yang diprioritaskan untuk menyelesaikan target Proyek Strategis Nasional (PSN) dan Prioritas Nasional (PN), program pro rakyat, serta dukungan pembangunan Ibu Kota Negara (IKN).
Kemenhub memastikan keberlanjutan pembangunan 36 PSN sektor transportasi yang terdiri dari 14 proyek bidang perkeretaapian, 6 proyek bidang perhubungan udara, dan 16 proyek bidang perhubungan laut.
Dari 36 PSN terdapat 12 proyek telah selesai konstruksi, 17 proyek selesai di tahun 2023-2024 dan 7 proyek masih akan selesai di atas tahun 2024 meliputi 7 proyek bidang perkeretaapian dan 1 proyek bidang perhubungan laut.
Terkait program pro rakyat dan percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem (PPKE), Kemenhub ikut melaksanakan program padat karya dengan berpartisipasi dalam pemberdayaan masyarakat yang tersebar di 38 provinsi di Indonesia.
Kegiatan pendukung padat karya sektor transportasi meliputi pemeliharaan, perawatan, serta pelayanan terhadap sarana dan prasarana simpul transportasi baik pelabuhan, bandara, stasiun, dan terminal.
Sedangkan terkait pembangunan IKN, Kemenhub melakukan optimalisasi dan perencanaan pada simpul dan jaringan transportasi Terminal Tipe A dan Tipe B, Pembangunan Jaringan KA Antarkota, KA Perkotaan, dan KA Bandara, Pelabuhan Wisata, serta Pembangunan Bandara VVIP.
Pengembangan transportasi di IKN akan difokuskan pada mobilitas dan sistem transportasi massal yang cerdas dan berkelanjutan dengan mengutamakan perpindahan intermoda dan kemudahan akses serta konektivitas, Intelligent Transport System (ITS), dan pemanfaatan transportasi ramah lingkungan untuk mewujudkan net zero emission.
