Masyarakat mempertanyakan mengenai keberlanjutan pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara kepada para bakal calon presiden yang telah diusung oleh partai politik. Bagaimana jawaban Anies Baswedan?
Jelang Pilpres 2024, proyek IKN Nusantara di Kalimantan Timur yang digagas oleh Presiden Joko Widodo dipertanyakan keberlanjutannya ketika nanti presiden berganti.
Terkait hal ini, Anies Baswedan yang menjadi salah satu bakal calon presiden (bacapres) menyampaikan pandangannya akan hal itu.
Dalam kesempatan sebelumnya di Rakernas XVI APEKSI di Makassar, Mantan Gubernur DKI Jakarta itu sempat menyampaikan gagasannya terkait IKN.
Anies menegaskan bahwa proyek IKN memiliki perencanaan yang baik dan berdampak bagi masyarakat Indonesia pasti akan jalan terus. Namun menurutnya, kenapa soal IKN kok selalu dipertanyakan.
“Jadi saya melihat bila ini rencana yang baik ya pasti jalan terus, pasti jalan terus tetapi kalau ini masalah, kadang-kadang saya heran kenapa sering ditanyakan ya, apakah ada masalah ya sebetulnya? Lo iya kan,” ucapnya, dikutip dari cnbcindonesia.com, (23/7).
Dalam kesempatan lain, Anies juga menyampaikan pendapatnya perihal keberlanjutan IKN.
Melansir dari kompas.com, berikut ini jawaban Anies Baswedan!
Jawaban Anies Saat Ditanya Lanjutkan IKN atau Tidak
sumber: beritasatu.com
“Kami melihat perlu sekali pemerintah mengambil keputusan bukan selera, jadi bukan selera a, b, atau c,” ungkap Anies Baswedan dalam IDE 2023 di Jakarta, dikutip dari kompas.com, (23/7).
“Tapi libatkan semua pemangku kepentingan dalam penyusun keputusan ini,” sambungnya.
Anies mencontohkan bahwa ketika seorang gubernur ingin mengatasi permasalahan transportasi di suatu wilayah, hal tersebut tidak hanya sebatas gubernur memiliki visi dan mengeluarkan kebijakan saja.
Namun, perlu adanya proses negosiasi panjang yang melibatkan para pemangku kepentingan sehingga perumusan kebijakan dapat mencakup data dan fakta.
“Jadi ini bukan selera. Justru melibatkan semua,” ungkapnya.
Maka dari itu, dalam menentukan keberlanjutan IKN, diperlukan proses kajian secara matang yang melibatkan para pemangku kepentingan untuk menghasilkan keputusan konkret.
“Kalau itu dianggap sebagai sesuatu yang obyektif, let’s proceed. Kalau tidak, jangan,” kata Anies.
Menurutnya, ke depannya pemerintah harus mengutamakan pertimbangan teknokrasi daripada pertimbangan politik dalam merumuskan suatu kebijakan.
“Jangan sampai pengambil keputusan menetapkan aspirasi dirinya, tapi tidak memasukkan fakta data pandangan para ahli,” tuturnya.
***
Semoga informasi ini bermanfaat untukmu ya, Property People.
Baca artikel informatif lainnya hanya di www.99updates.id.
Ikuti juga Google News Berita 99.co agar tidak ketinggalan update terbaru.
Apabila sedang mencari hunian, dapatkan rekomendasi terbaiknya di www.99.co/id.
Menemukan hunian yang sesuai kriteria kini #SegampangItu!
