Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat berupaya memenuhi kebutuhan hunian layak dengan memberikan bantuan subsidi perumahan untuk ribuan unit rumah.
Dilansir dari okezone.com, kementerian PUPR telah menargetkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) untuk tahun 2021.
Tahun ini, RPJMN memiliki target untuk meningkatkan akses rumah layak huni menjadi 70%.
Untuk mencapai target ini, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono menargetkan 380.376 unit bantuan pembiayaan perumahan.
“Pemerintah berkomitmen untuk memberikan hunian yang layak bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Kami harapkan dapat meningkatkan kualitas hidup para penerima bantuan dengan memiliki rumah yang lebih layak, sehat, dan nyaman,” ujar Basuki.
Empat Program Bantuan Subsidi Perumahan Tahun 2021
Bantuan subsidi perumahan tahun 2021 terdiri dari empat program yang dibuat oleh kementerian PUPR.
Empat program tersebut adalah:
- Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP);
- Bantuan Pembiayaan Perumahan Berbasis Tabungan (BP2BT);
- Subsidi Bantuan Uang Muka (SBUM); dan
- Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera).
FLPP mendapatkan alokasi Rp16,66 triliun untuk 157.500 unit, BP2BT mendapatkan Rp1,6 triliun untuk 39.996 unit, SBUM mendapatkan Rp630 miliar untuk 157.500 unit, dan Tapera mendapatkan Rp2,8 triliun untuk 25.380 unit.
Anggaran FLPP tahun ini merupakan anggaran tertinggi sejak program ini berlangsung.
Untuk mencapai target tersebut, pemerintah sudah bekerja sama dengan 30 bank pelaksana untuk menyalurkan dana FLPP.
Bank pelaksana tersebut terdiri dari 9 bank nasional dan 21 bank pembangunan daerah ditambah 8 bank tambahan.
Kementerian PUPR Meningkatkan Pengawasan Kualitas Rumah
Kementerian PUPR terus meningkatkan pengawasan terhadap kualiatas rumah melalui rapid assessment terhadap 1.003 unit rumah.
1.003 unit rumah ini terletak di 76 proyek perumahan yang tersebar di berbagai provinsi di Indonesia.
Dari hasil rapid assement tersebut, pemerintah masih menemukan beberapa rumah yang belum memenuhi persyaratan standar konstruksi sesuai Peraturan Menteri.
Untuk menindaklanjuti hal ini, Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan telah menegur 37 pengembang yang membangun rumah yang tidak sesuai standar kualitas.
Di tahun 2020, bantuan subsidi perumahan telah membangun ribuan rumah dan mengeluarkan dana sampai triliunan rupiah.
Meski di tengah pandemi Covid-19, bantuan ini terus berjalan dengan memanfaatkan sistem informasi dalam penyaluran KPR subsidi perumahan.
Beberapa sistem informasi tersebut di antaranya adalah SiKasep dan Sikumbang.
***
Itulah berita lengkap mengenai bantuan subsidi perumahan dari kementerian PUPR.
Semoga artikel ini bermanfaat bagi kamu.
Kamu sedang mencari rumah di Tangerang?
Bisa jadi Kingland Avenue adalah jawabannya!
Cek saja di 99.co/id untuk menemukan rumah idamanmu!
