Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi (Menko Marves), Luhut Pandjaitan, dianggap memiliki dosa besar dan didesak meminta maaf kepada rakyat.
Hal tersebut diungkapkan Ahmad Sazali, anak buah Megawati yang tergabung dalam Relawan Perjuangan Demokrasi (Repdem).
“Dosanya sudah banyak, LBP (Luhut Binsar Pandjaitan) harus minta maaf kepada masyarakat,” katanya seperti dikutip suara.com.
Beberapa dosa yang dimaksud Ahmad Sazali pun dilontarkan secara tegas.
Di antaranya terkait klaim Luhut soal big data 110 juta orang yang ingin Pemilu 2024 ditunda, sampai wacana perpanjangan masa jabatan Presiden Jokowi 3 periode.
Selain itu, Ahmad juga menyebut “dosa” Luhut adalah kerap menyusahkan rakyat.
Menurutnya, beberapa kebijakan yang dibuat LBP tidak berpihak kepada masyarakat yang susah.
“Bukan hanya soal membuka hoaks big data dan melawan konstitusi untuk masa jabatan presiden,” tuturnya.
“Kebijakan LBP yang tidak pernah berpihak kepada rakyat sering membuat rakyat susah dan kesulitan,” tambahnya.
Pihak Luhut Tak Bisa Buka Big Data?
sumber: industry.co.id
Juru bicara Luhut, Jordi Mahardi mengatakan jika pihaknya tidak bisa membuka soal klaim big data seputar wacana penundaan Pemilu 2024.
Alasannya, kata Jodi, big data merupakan data internal dan tidak bisa di-publish sembarangan.
“Itu data-data dari berbagai sumber yang terangkum dalam big data yang dikelola secara internal,” kata Jodi kepada wartawan beberapa hari lalu.
Terkait banyaknya pertanyaan mengenai metode ilmiah pengumpulan big data, Jodi pun enggan menjawab.
Ia hanya mengatakan bahwa Luhut sebagai bagian dari pemerintah, selalu menyerap semua aspirasi publik.
Bahkan, Luhut sama sekali tidak ambil pusing apabila banyak yang mengkritik data tersebut.
Singgung Tes PCR sebagai Bisnis Luhut
sumber: alinea.id
Di luar itu, Ahmad Sazali yang juga kerap disapa Jack, menyinggung perihal keterlibatan Luhut dalam bisnis PCR.
Ia juga mendesak Luhut yang mesti tanggung jawab karena dianggap memeras masyarakat melalu kebijakan syarat perjalanan dengan mengantongi tes PCR dan antigen.
Menurutnya, tes PCR dan antigen merupakan bisnis Luhut.
“Kesemuanya harus diaudit secara independen, jangan semau-maunya sendiri. Negara ini merdeka dengan perjuangan para leluhur bangsa Indonesia, bukan hanya moyangnya dia,” paparnya.
Diketahui, hubungan Luhut dengan PDIP dikabarkan sedang tidak baik-baik saja.
Selain Repdem yang notabene organisasi sayap, kritik PDIP juga dilontarkan melalui salah satu kadernya, Masinton Pasaribu.
Dalam sebuah pernyataan, Masinton menyebut Luhut sebagai brutus di Istana.
Ia menilai Luhut hendak menjerumuskan Joko Widodo dengan wacana penundaan Pemilu 2024.
***
Semoga informasinya bermanfaat ya.
Baca ulasan terbaru dan menarik lainnya di Berita 99.co Indonesia.
Kunjungi 99.co/id dan rumah123.com untuk menemukan rumah idamannya, salah satunya seperti Premier Estate 3 yang berlokasi di Bekasi.
Wujudkan hunian idealmu, karena kami selalu #AdaBuatKamu.
