Jumlah penjualan rumah untuk masyarakat menengah ke bawah diprediksi akan meningkat pada tahun 2021. Hal itu dikarenakan pemerintah akan menaikkan anggaran Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) menjadi Rp19,1 triliun.
Anggaran tersebut rencananya akan dialokasikan untuk pembiayaan 157.500 unit rumah.
Dengan begitu, FLPP diharapkan menjadi stimulus pada sektor bisnis properti.
Syarat Penjualan Rumah Meningkat
Ketua Umum DPP Real Estate Indonesia (REI), Paulus Totok Lusida, mengatakan bahwa peningkatan penjualan rumah harus diiringi dengan kemudahan masyarakat mendapatkan pembiayaan perumahan.
Salah satu bentuk kemudahan itu adalah dengan penundaan angsuran KPR baru selama enam bulan.
“Ini agar masyarakat membeli properti sehingga butuh stimulus. Saat ini untuk masyarakat menengah bawah yang dibutuhkan atau yang diutamakan bukan rumah karena masih banyak PHK dan yang dipotong gajinya,” kata Totok, dikutip dari Bisnis.com, Selasa (22/12/2020).
Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan, Andin Hadiyanto, mengatakan bahwa pemerintah memang perlu mengintervensi persoalan pembiayaan perumahan untuk membantu rumah tangga miskin dan masyarakat berpenghasilan rendah.
Maka dari itu, kata Andin, pemerintah juga memiliki sejumlah kebijakan fiskal yang diharapkan dapat mendorong ketersediaan rumah dan biaya rumah lebih terjangkau.
“Yang kami lakukan untuk pendapatan ada insentif fiskal berupa fasilitas perpajakan pembebasan PPn untuk rumah level tertentu. Dari sisi belanja ada subsidi selisih bunga, subsidi bantuan uang muka, bantuan pembiayaan perumahan berbasis tabungan, bantuan stimulan perumahan swadaya, DAK Fisik. Dari sisi pembiayaan berupa dana bergulir FLPP, PMN ke PT SMF, dan implementasi Tapera,” ujar Andin.
Alokasi Anggaran Pembiayaan Perumahan
sumber: dokumentasi Kementerian PUPR
Dana sebesar Rp26,47 triliun disiapkan pemerintah untuk beberapa program pembiayaan perumahan.
Berikut adalah rincian alokasi anggaran tersebut:
- Subsidi Bantuan Uang Muka (SBUM) Rp630 miliar.
- Subsidi Kredit Selisih Bunga Rp5,97 triliun.
- Penyertaan Modal Negara (PMN) untuk PT Sarana Multigriya Finansial Rp1,25 triliun.
- Dana Alokasi Khusus Fisik (DAKF) perumahan Rp1 triliun.
- FLPP Rp19,1 triliun (Dana DIPA Rp16,62 triliun dan proyeksi pengembalian pokok Rp2,5 triliun).
Dibanding tahun sebelumnya, peningkatan anggaran FLPP terbilang cukup tinggi.
Sebagai informasi, pada tahun ini, anggaran FLPP hanya sekira Rp11 triliun.
Vaksin dan Omnibuslaw Bangkitkan Penjualan Rumah
sumber: dokumentasi Kementerian PUPR
Menteri PUPR, Basuki Hadimuljono, berharap keberadaan vaksin dapat meningkatkan kembali penjualan rumah dan minat masyarakat untuk membeli hunian.
Selain itu, menurut Basuki, omnibus law juga merupakan salah satu “senjata” memulihkan ekonomi karena dapat mempermudah perizinan pembangunan perumahan.
“Dengan adanya kemudahan perizinan dan pemanfaatan lahan dengan UU Cipta Kerja, juga dengan vaksin Covid-19, saya yakin akan membangkitkan kembali pasar atau kebutuhan rumah oleh rakyat,” ujarnya dalam diskusi Kebangkitan Industri Properti Nasional 2021, dikutip dari Bisnis.com, pada Selasa (22/12/2020).
Basuki pun mendorong masyarakat untuk memanfaatkan program FLPP dari pemerintah.
Menurut dia, subsidi FLPP sangat menarik karena bunganya relatif kecil, yaitu sekira 5% ditambah subsidi uang muka sebesar Rp4 juta.
Subsidi uang muka tersebut dapat digunakna untuk mengurus berbagai keperluan administrasi dan dokumen penting lainnya.
Setelah semua persoalan administrasi selesai, cicilan yang dibebakan kepada setiap debitur hanya sekira Rp600 ribu sampai Rp700 ribu.
***
Semoga artikel ini bermanfaat untuk Sahabat 99 ya!
Jangan lewatkan informasi menarik lainnya di Portal Berita 99.co Indonesia.
Kamu sedang mencari rumah di Semarang?
Bisa jadi Potala Semarang adalah jawabannya!
Cek saja di 99.co/id untuk menemukan rumah idamanmu!
