Guna menuntaskan infrastruktur hingga tahun 2024, pemerintahan Presiden Jokowi memerlukan dana 441 miliar dolar Amerika atau setara Rp6,257 triliun.
Melansir bisnis.com, Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan (DJPPR) menilai jika pembangunan infrastruktur adalah tulang punggung pemulihan ekonomi.
Selain itu, infrastruktur yang terencana juga bisa mendorong pertumbuhan jangka panjang.
Namun, mengingat besarnya biaya yang dibutuhkan, Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) tak akan memadai sehingga butuh dukungan dari sejumlah pihak.
“Dengan APBN sendiri, tidak akan bisa memenuhi kebutuhan pembiayaan infrastruktur,” ucap Yonathan Setianto Hadi selaku Kepala Subdirektorat Dukungan Pemerintah DJPPR Kemenkeu.
Sumber Pembiayaan Infrastruktur
sumber: medcom.id
Menurut Yonathan, pembiayaan infrastruktur diharapkan bisa berasal dari tiga sumber pendanaan.
Pertama yakni dari anggaran fiskal senilai 163 miliar dolar Amerika, kemudian dari BUMN sebanyak 93 miliar Amerika, dan terakhir dari swasta sebesar US$185 miliar.
Maka, tambahnya, untuk mendorong kebutuhan terhadap infrastruktur yang berkesinambungan, pembiayaan yang inovatif menjadi suatu keharusan.
Yonathan juga berujar jika skema pembiayaan yang hendak didorong adalah menarik investasi sektor swasta, instrumen pembiayaan inovatif, kebijakan dan insentif fiskal.
Selain itu, juga dengan meningkatkan akses terhadap pembiayaan global.
Sementara di sisi lain, Presiden Jokowi tak akan menghiraukan sejumlah pandangan negatif yang dilontarkan beberapa pihak terkait pembangunan infrastruktur.
Dalam penegasannya dalam pidato Hari Ulang Tahun ke-7 PSI, Rabu (22/12) lalu, ia mengatakan butuh suatu fondasi guna bersaing dengan negara lain dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi.
“Ya, apa pun, apa cacian, hinaan, saya tetap lurus terus akan saya kerjakan (pembangunan infrastruktur) terus ini,” terangnya seperti dikutip katadata.co.id.
3 Skema Pembiayaan Inovatif
sumber: tirto.id
Terdapat 3 skema pembiayaan inovatif yang menjadi prioritas terkait pembangunan infrastruktur ini.
Pertama adalah Kerja sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).
Saat ini, terdapat 50 proyek yang dibiayai menggunakan skema tersebut di seluruh Indonesia.
Adapun nilainya mencapai Rp241 triliun.
Sementara yang kedua yakni pembiayaan campuran atau blended finance yang mencampurkan anggaran fiskal, swasta, donor, dan filantropi.
Terakhir, yaitu SDG Indonesia One yang juga blended finance dengan platform Special Mission Vehicle (SMV) pemerintah.
Untuk kamu ketahui, sejauh ini, beberapa proyek besar yang tengah digarap oleh pemerintahan Jokowi adalah Kereta Cepat Jakarta-Bandung dan pembangunan Ibu Kota Negara Baru.
***
Semoga ulasannya bermanfaat, Sahabat 99.
Simak terus informasi menarik lainnya di Berita 99.co Indonesia.
Jika kamu sedang mencari rumah di sekitar Depok, bisa jadi Botania Lake Residence adalah pilihan yang tepat.
Cek selengkapnya di www.99.co/id.
