Pertengahan Oktober 2022, Anies Baswedan akan mengakhiri masa jabatannya sebagai Gubernur DKI Jakarta. Menariknya, sepanjang masa jabatannya, ia dinilai gagal merealisasikan janji kampanye, terutama terkait program rumah DP 0%. Berikut selengkapnya!
Selama lima tahun menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta, banyak prestasi yang telah Anies torehkan.
Terbaru, kabarnya ia sukses meningkatkan ketaatan terhadap pencegahan korupsi di ibu kota.
Sayangnya, di balik prestasi ini banyak pula kritikan yang muncul.
Terutamanya terkait janji kampanye Anies yang disebut gagal total.
Yuk, simak informasi selengkapnya berikut ini.
Anies Baswedan Dinilai Gagal Realisasikan Janji Kampanye
Sumber: okezone.com
Gagalnya realisasi janji kampanye Anies merupakan pandangan yang datang dari Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD DKI Jakarta, Gembong Warsono.
“Kalau ditanya apa janji yang belum direaslisasi ya banyak,” tegas Gembong, dilansir dari poskota.co.id, Selasa (5/4/2022).
Menurutnya, kalaupun ada program yang sudah berjalan, hasilnya tidak sesuai dengan harapan alias gagal total.
Misalnya saja program rumah DP 0%, mencetak 250 ribu wirausaha baru, serta pengendalian banjir.
Penanggulangan banjir dari Anies yang mengusung prinsip ‘naturalisasi’ menurutnya sama sekali tidak berdampak nyata.
“‘Kan natural, apa adanya, jadi membiarkan rakyatnya setiap tahun kebanjiran,” kata Gembong.
Tidak hanya itu, kebijakan rumah DP 0% dari Anies pun menurutnya bermasalah.
“DP 0 rupiah ya kita saksikan sendiri bermasalah. Karena selalu saya katakan DP 0 rupiah kebijakan tunggal,” jelasnya lebih lanjut.
Artinya, tidak ada kebijakan lain di pemerintah maupun perbankan yang berkaitan dengan program Anies tersebut.
Bahkan, di perbankan saja sebenarnya debitur tidak bisa memperoleh kredit rumah tanpa uang muka.
Mirisnya, kebijakan tersebut bahkan tersangkut kasus korupsi pengadaan lahan.
Kontroversi Program Rumah DP 0%
Sumber: tirto.id
Program rumah DP 0% merupakan salah satu janji kampanye Anies di Pilkada 2017 lalu.
Awalnya, konsep ini tampak menarik karena menawarkan kemudahan membeli rumah pada masyarakat.
Namun, seiring waktu ternyata realisasi program rumah tanpa DP ini tidak sejalan dengan ekspektasi awal.
Ada banyak masalah yang terjadi, mulai dari tipe hunian yang pemerintah tawarkan, batas minimum penghasilan peserta, hingga minimnya peminat.
Terbaru, program ini bahkan tersangkut kasus korupsi pengadaan lahan yang berlokasi di Muncul, Pondok Rangon, Jakarta Timur.
Menurut laman kompas.com, kasus ini mengakibatkan kerugian hingga Rp152,56 miliar.
Ini bermula dari adanya kesepakatan jual beli lahan yang berlangsung tanpa kajian kelayakan terhadap objek tanah.
Kasus ini ini melibatkan mantan Direktur Utama Perumda Pembangunan Sarana Jaya, Yoory Corneles Pinontoan sebagai tersangka.
Selain Yoory, kasus ini juga melibatkan Tommy Adria dan Anja Runtunewe yang merupakan petinggi PT Adonara Propertindo.
***
Semoga informasinya bermanfaat untukmu ya, Sahabat 99.
Simak artikel menarik lainnya di Berita 99.co Indonesia.
Jangan lupa, kunjungi 99.co/id serta Rumah123.com yang selalu #AdaBuatKamu untuk menemukan hunian impian!
Ada banyak pilihan properti menarik, seperti kawasan Alexandria Premiere Cimanggis.
