Proyek pembangunan ‘Jurassic Park di Pulau Rinca mendapatkan penolakan yang masif dari berbagai pihak, mulai dari warga setempat hingga WALHI.
Beberapa waktu lalu sempat viral sebuah foto unggahan Gregorius Afioma yang menampilkan seekor komodo ‘hadang’ sebuah truk proyek pembangunan.
Gregorius lantas menanggapi kejadian tersebut dengan pandangan skeptis tidak yakin kalau proyek tersebut benar-benar direncanakan dengan matang, sebab dalam prosesnya saja sudah mengabaikan prinsip konservasi.
Melalui foto tersebut, banyak yang menilai kalau pembangunan proyek wisata tersebut dapat mengancam habitat komodo sebagai hewan yang dilindungi.
Diketahui bahwa truk proyek masuk ke dalam kawasan konservasi Taman Nasional Komodo yang telah dijaga ketat selama puluhan tahun.
Lantas bagaimana kelanjutan penolakan pembangunan Jurassic Park di Pulau Rinca?
Dilansir dari Kompas.com, berikut polemik pembangunan Jurassic Park.
Penentangan Pembangunan di Pulau Rinca
sumber: kabar24.bisnis.com
Gregorius bersama dengan teman-temannya sesama anak muda NTT menentang kelangsungan pembangunan yang membahayakan habitat komodo.
Menurutnya, ia bersama teman-temannya sudah melakukan penolakan tersebut sejak lama.
“Kami melakukan berbagai aksi penolakan sejak lama sekali. Saya sendiri sudah terlibat sejak tahun 2015,” ucap Gregorius.
Sebelum itu, Forum Masyarakat Peduli dan Penyelamat Pariwisata (Formapp) Manggarai Barat sudah menyampaikan sikap penolakan terhadap pembangunan sarana geopark di Loh Buaya, Pulau Rinca.
Bahkan Ketua Formapp Manggarai Barat, Aloysius Suhartim Karya, sudah menyatakan penolakan tersebut berulang-ulang kali.
Pada 12 Februari 2020 lalu, juga telah dilakukan aksi unjuk rasa yang melibatkan lebih dari 1.000 anggota masyarakat di Balai Taman Nasional Komodo (BTNK) dan Badan Otorita Pariwisata (BOP) Labuan Bajo.
Direktur Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) NTT, Umbu Wulang Tanaamahu Paranggi, menyampaikan bahwa secara umum masyarakat NTT menolak pembangunan infrastruktur skala besar yang mengatasnamakan pariwisata tersebut.
Umbu juga menilai bahwa proyek ini memiliki kecacatan, karena WALHI NTT selaku penilai Analisis Dampak Lingkungan (AMDAL) tak dilibatkan sama sekali meski telah mendapat mandat dari Gubernur NTT.
Kecacatan Proyek Jurassic Park
sumber: detik.com
Berkaitan dengan AMDAL, Umbu mengungkapkan kalau seharusnya hal tersebut diselesaikan terlebih dahulu sebelum melakukan pembersihan lahan.
Maka dari itu masyarakat NTT meminta Pemerintah untuk melakukan peninjauan kembali terhadap dampak negatif yang ditimbulkan oleh proyek pariwisata berskala besar tersebut karena dapat menimbulkan dampak bahaya terhadap ekosistem komodo.
WALHI dan masyarakat NTT mengajukan usulan kepada Pemerintah Pusat dan provinsi untuk membatalkan proyek wisata premium sebelum mengurus keperluan terkait konservasi komodo.
Pihaknya menekankan pembangunan pariwisata minim pembangunan infrastruktur agar dapat dikelola masyarakat Pulau Rinca tanpa mengganggu ekosistem komodo.
***
Semoga artikel ini bermanfaat ya, Sahabat 99!
Simak informasi menarik lainnya di Berita Properti 99.co Indonesia.
Sedang mencari hunian di Sentraland Avenue?
Kunjungi www.99.co/id dan temukan hunian impianmu dari sekarang!
