Jenderal TNI Yudo Margono ternyata pernah mengalami nasib sial akibat tuduhan pejabat Jokowi. Bahkan, ia sampai harus berurusan dengan Polisi Militer karena hal ini. Ini kisah selengkapnya!
Peristiwa ini bermula dari terkuaknya kasus pengiriman pekerja migran ilegal ke Malaysia.
Lalu, Ketua Badan Pelindungan Migran Indonesia (BP2MI) mengeluarkan pernyataan bahwa ada prajurit TNI yang terlibat.
Hal inilah yang kemudian membuat Jenderal TNI Yudo Margono harus berhadapan dengan Polisi Militer (POM).
Jenderal TNI Yudo Margono Berurusan dengan POM
Sumber: merdeka.com
Dugaan keterlibatan anggota TNI dalam kasus pengiriman pekerja migran ilegal tentu menghebohkan publik.
Ini merupakan tuduhan fatal yang berkaitan dengan kejahatan serius.
Oleh sebab itu, Jenderal Yudo pun langsung bergerak untuk menyelidiki kebenarannya.
Ia membentuk tim penyelidik internal untuk mengumpulkan data yang lebih akurat.
Bahkan, sang Jenderal mengutus anggotanya untuk mendatangi BP2MI.
Tujuannya adalah untuk mencari informasi tentang jati diri prajurit yang mereka maksud.
Sayangnya, BP2MI memilih bungkam, mereka menolak untuk memberikan keterangan lebih lanjut atas tuduhan tersebut.
Hal ini mendorong Jenderal Yudo untuk melakukan penyelidikan internal untuk menemukan jawabannya.
Anggotanya Terbukti Tidak Bersalah
Sumber: cnnindonesia.com
Setelah berusaha keras menyelidiki tuduhan tersebut, Jenderal Yudo Margono menegaskan bahwa prajuritnya tidak bersalah.
Ia mengontrakkan rumah pribadinya kepada seseorang yang ternyata merupakan anggota mafia.
Oknum tersebut menggunakan kontrakkannya untuk menampung pekerja migran ilegal yang akan dikirim ke Malaysia.
Kepada penyidik, sang prajurit mengaku tidak tahu menahu terkait aktivitas ilegal yang terjadi di sana.
“Kalau ada anggota TNI AL yang terbukti salah akan saya tindak tegas dan akan saya proses hukum. Tidak ada prajurit yang terbukti bersalah lolos dari sanksi,” tegasnya, seperti dilansir dari viva.co.id, Kamis (14/4/2022).
Ia bahkan mempersilahkan masyarakat untuk langsung memasukkan laporannya ke Batalion setempat jika mendapati ada anggota TNI yang melanggar hukum.
Nantinya, Lembaga Puspomal dan Diskum AL akan menindaklanjuti laporan tersebut hingga tuntas.
Terkait tuduhan yang BP2MI layangkan, sang Jenderal TNI menyayangkan kondisi koordinasi antar instansi pemerintah.
Menurutnya, komunikasi antar instansi kurang baik dan justru terkesan saling mencari kambing hitam ketika terjadi masalah.
“Jangan sampai ketika terjadi seperti itu mencari-cari kambing hitam, menyalah-nyalahkan TNI,” tegasnya, dikutip dari kompas.com, Kamis (14/4/2022).
Apabila hal ini terus berlanjut, justru akan muncul kecurigaan antar instansi yang berpotensi menimbulkan konflik jangka panjang.
***
Semoga informasinya bermanfaat untukmu ya, Sahabat 99.
Simak artikel menarik lainnya di Berita 99.co Indonesia.
Jangan lupa, kunjungi 99.co/id serta Rumah123.com yang selalu #AdaBuatKamu untuk menemukan hunian impian!
Ada banyak pilihan properti menarik, seperti kawasan Alexandria Premiere Cimanggis.
