Berita Ragam

Korupsi pada Masa Reformasi Ternyata Lebih Parah dari Era Orba. Enak Zaman Soeharto, dong?

2 menit

Korupsi pada masa orde baru dinilai tidak terlalu parah dibandingkan dengan zaman reformasi. Benarkah tidak ada pejabat yang berani melakukan korupsi? Apa alasannya?

Praktik korupsi terus terjadi di Indonesia, Sahabat 99.

Tidak hanya wakil rakyat, politisi, atau swasta tetapi juga sejumlah menteri terjerat korupsi.

Praktik korupsi terjadi hampir di setiap institusi dan lembaga negara.

Meskipun begitu, korupsi zaman reformasi dinilai lebih parah dari era Orde Baru.

Padahal, di zaman tersebut telah berdiri Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Lantas, benarkah korupsi pada masa orde baru tidak terlalu parah dari zaman reformasi?

Simak penjelasannya…

Korupsi pada Masa Orde Baru Tidak Lebih Parah

korupsi pada masa orde baru

Sumber: www.pikiran-rakyat.com

Sejarah korupsi pada masa Orde Baru memiliki perjalanan yang panjang.

Namun, Menko Polhukam Mahfud MD mengatakan bahwa kasus korupsi di zaman Orde Baru (Orba) tidak terlalu parah.

Sebaliknya, menurut Mahfud MD, korupsi sekarang lebih parah dari Orba.

“Mengapa demikian? Sebab, di zaman Pak Harto, KKN banyak luar biasa. Tapi ingat nggak dulu? Enggak ada korupsi yang dilakukan DPR? Hakim? Nggak berani, Gubernur? Pemda? Bupati? Enggak berani, korupsinya adalah korupsi terkoordinir,” katanya melansir manadopost.jawapos.com.

Berbeda dari era Orba, Mahfud MD mengatakan bahwa praktik korupsi zaman reformasi dilakukan tiap instansi, lembaga, dan kepala daerah.

Artinya, pada era reformasi, setiap orang hingga elite bisa melakukan korupsi.

Mulai dari DPR, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, gubernur, kepala daerah, hingga DPRD yang korupsi tersebut dilakukan sendiri-sendiri.

Sementara saat Orde Baru, korupsi hanya dilakukan Soeharto dan kroni-kroninya

Korupsi Orde Baru Terpusat

korupsi pada masa orde baru

Sumber: wikipedia.org

Meskipun praktik korupsi saat ini lebih parah, namun pada masa era Orba, korupsi dinilai dilakukan secara terpusat.



Contohnya adalah Presiden Soeharto yang memanfaatkan BUMD untuk mengeruk keuntungan dan kekuasaannya.

Tak cuma itu, di sektor swasta juga Soeharto memonopoli bisnis untuk memperkaya diri sendiri dan keluarganya.

Misalnya pada 1968, saat itu dibuat aturan yang membatasi impor cengkih di mana dua perusahaan yang boleh melakukan impor adalah Liem Sioe Liong dan adik Soeharto, Probosutedjo.

Kemudian, terungkap dugaan korupsi Soeharto pada masa Orba yaitu penyalahgunaan dana Yayasan Supersemar.

Koordinator Indonesia Corruption Watch (ICW) Adnan Topan Husodo mengatakan bahwa pada masa Orba, kekuasaan lebih terpusat.

Jadi, karakteristik korupsi pada masa itu adalah membuat peraturan atau kebijakan negara yang bertujuan menguntungkan penguasa ataupun kroninya.

“Dulu Soeharto buat yayasan, ya, itu lewat Keppres, padahal yayasan itu tidak jelas eksistensi, apakah itu milik negara, apa milik swasta, pada waktu itu ya dianggap milik Soeharto. Padahal, yayasan itu nanti mengelola anggaran dari APBN, BUMN,” kata Adnan melansir CNNIndonesia.com.

Dia juga menyatakan bahwa Indeks Persepsi Korupsi (IPK) di Indonesia pada masa Orba sangat buruk.

Maka tak heran kalau pada masa itu, Indonesia dianggap sebagai negara paling korup di dunia.

“Setelah era reformasi, ketika regulasi antikorupsi diperkenalkan, serta adanya semangat pemberantasan korupsi lewat TAP MPR No.11 tahun 1998 yang melahirkan regulasi antikorupsi maka indeks presepsi korupsi Indonesia kian membaik,” ujarnya.

Adapun setelah Orba runtuh, kini kasus korupsi di masa reformasi hampir tersebar di tiap instansi dan lembaga.

***

Semoga bermanfaat, Sahabat 99.

Simak artikel menarik lainnya di Berita 99.co Indonesia.

Kunjungi www.99.co/id dan rumah123.com jika kamu sedang mencari rumah impian.

Temukan segala kemudahan dalam mencari hunian karena kami #AdaBuatKamu.

Dapatkan rumah terjangkau dari sekarang salah satunya Botania Lake Residence!



Ilham Budhiman

Content Editor
Lulusan Sastra Daerah Unpad yang pernah berkarier sebagai wartawan sejak 2017 dengan fokus liputan properti, infrastruktur, hukum, logistik, dan transportasi. Saat ini, fokus sebagai penulis artikel di 99 Group.
Follow Me:

Related Posts