Prabowo menyampaikan rencana memberantas korupsi di Indonesia pada saat menghadiri Konsolidasi Pemenangan Partai Bulang Bintang di Padang. Seperti apa rencana tersebut?
Bakal calon presiden (Bacapres) dari Partai Gerindra itu mengaku sudah punya banyak program yang ingin direalisasikan apabila dirinya terpilih menjadi presiden di Pilpres 2024 nanti.
Salah satu rencana yang menjadi prioritas Prabowo adalah pemberantasan korupsi.
Menurutnya, maraknya praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) disebabkan oleh kurangnya kesejahteraan pegawai pemerintah.
“Kita merasakan masalah korupsi, kebocoran, dan tidak efisien. Anda lihat berapa pejabat yang diserahkan ke proses hukum,” kata Prabowo, dikutip dari kanal YouTube Najwa Shihab (12/9/2023).
Prabowo menjelaskan bahwa akar permasalahan korupsi yang telah lama mendarah daging di Indonesia disebabkan oleh minimnya gaji dan fasilitas yang diterima.
Untuk mengatasi hal tersebut, Ketua Umum Partai Gerindra tersebut memiliki sebuah rencana menarik.
Bagaimana rencana Prabowo memberantas korupsi di Indonesia?
Melansir dari berbagai sumber, simak informasi lengkapnya di bawah ini, ya!
Rencana Prabowo Memberantas Korupsi
sumber: radarsukabumi.com
Berangkat dari permasalahan tersebut, rencana Prabowo Subianto untuk memberantas korupsi adalah dengan menaikkan gaji pegawai pemerintah, baik itu PNS, TNI, maupun Polri.
“Birokrasi harus kita diperbaiki gaji-gajinya untuk hilangkan korupsi,” ungkap Prabowo dalam pidato politik saat Konsolidasi Pemenangan Partai Bulan Bintang di Padang yang disiarkan live melalui kanal YouTube Gerindra TV, pada Minggu (10/9/2023).
“Korupsi harus kita berantas. Dengan ekonomi yang baik, gaji yang baik, saya kira tidak perlu orang korupsi,” sambungnya.
Terkait hal ini, Prabowo bersama timnya pun sudah memiliki hitungan anggarannya tersendiri.
Namun, apabila gaji pegawai pemerintah sudah dinaikkan dan mereka tetap melakukan korupsi, Mantan Danjen Kopassus itu pun berjanji akan menegakkan hukum seberat-beratnya.
“Kalau korupsi, harus dihukum seberat-beratnya,” tutur Prabowo.
Di samping itu, ia juga menyoroti kondisi sistem politik Indonesia yang berpotensi memunculkan bandar-bandar politik.
Prabowo menjelaskan mengenai “bandar politik” yang ia maksud dengan sebuah contoh, yakni adanya pihak yang pada awalnya memberikan dana untuk membantu pencalonan seseorang sebagai bupati, lalu menjadikan hal tersebut sebagai bentuk “utang budi”.
“Begitu jadi bupati, ya jadi ada utang budi. Minta izin ini, minta izin itu,” jelasnya.
Atas hal ini, ia berharap ke depannya akan ada banyak pihak dan pakar yang berfokus pada hal tersebut, sebab menurutya sistem politik untuk mengabdi kepada rakyat tidaklah mahal.
***
Semoga informasi yang disampaikan dalam artikel ini bermanfaat untukmu, ya.
Baca artikel informatif lainnya hanya di www.99updates.id.
Follow Google News Berita 99.co untuk mendapatkan update terbaru.
Sedang mencari rumah yang nyaman? Temukan rekomendasi terbaiknya hanya di www.99.co/id.
Menemukan hunian yang sesuai kriteria kini jadi #SegampangItu!
**gambar cover: Sumarno Sumarno/Shutterstock.com
