Kondisi Indonesia yang masih terkena wabah virus corona membuat pemerintah harus mengeluarkan stimulus untuk mengurangi dampak ekonomi. Salah satunya hak tanggungan layanan elektronik. Selengkapnya baca di sini.
Melansir dari Kompas, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) mengeluarkan beberapa stimulus untuk mengurangi dampak ekonomi di Indonesia.
Hal ini diketahui oleh Dirjen Hubungan Hukum Keagrariaan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Suyus Windayana.
Menurut Suyu, ia sudah melaksanakan beberapa layanan dengan menggunakan teknologi digital maupun kemudahan lainnya.
Salah satunya adalah layanan Hak Tanggungan Elektronik atau HT-el.
Hak Tanggungan Layanan Elektronik Sudah Mencapai 50 Persen
Ia mengatakan bahwa layanan elektronik tersebut telah mencapai separuh dari target yang ditetapkan atau mencapai 50 persen.
“Per Maret 2020 HT-el yang tercatat sudah berada pada angka 23.000 Hak Tanggungan yang terlayani. Hal ini karena perbankan sebagai pihak terkait sudah berbasis elektronik,” kata Suyus dalam konferensi video yang diterima oleh tim Kompas, Jumat (18/4/2020).
Layanan elektronik ini memungkinkan masyarakat untuk lebih mengefisiensikan waktu dalam pengurusan Hak Tanggungan.
Kini dalam 7 hari bisa yang dilayani bisa mencapai 200 permintaan.
Suyus optimistis, target seluruh layanan Hak Tanggungan terlayani secara elektronik pada Semester II mendatang.
Hal ini mempertimbangan, hingga saat ini sudah 90 persen di tiap kantor pertanahan seluruh Indonesia sudah terintegrasi elektronik.
Adapun bentuk penerapan layanan pertanahan berbasih elektronik ini adalah dengan menerapkan tanda tangan elektronik.
Tanda tangan tersebut bisa digunakan untuk memberikan persetujuan atau pengesahan suatu dokumen elektronik pertanahan.
Baca Juga:
Imbas Corona, Pengembang Properti Minta Diskon Tarif Listrik 50 Persen
Implementasi Layanan Pertanahan Masih Ada Kendala
Hingga akhir tahun Kementerian ATR/BPN sudah menyiapkan empat layanan yang bisa dilakukan secara online sehingga masyarakat tak perlu datang lagi ke kantor.
Untuk HT-el sendiri meliputi layanan Pendaftaran Hak Tanggungan, Roya, Cessie dan Subrogasi.
HT-el ini merupakan langkah awal untuk menyiapkan kantor pertanahan berbasis e-office dan zero warkah.
Saat ini, Kementerian ATR/BPN sedang menyiapkan sebagian besar layanan elektronik termasuk juga informasi tata ruang
Tiga layanan pertanahan lainnya yakni, layanan elektronik informasi pertanahan berupa zona nilai tanah, surat keterangan pendaftaran tanah (SKPT) dan pengecekan, dan modernisasi layanan permohonan surat keputusan pemberian hak atas tanah.
Untuk pelayanan yang membutuhkan tatap muka secara langsung masih tetap bisa dilaksanakan.
Namun, dengan melaksanakan protokol kesehatan untuk menghindari penyebaran wabah Covid-19.
Tetapi, dalam proses implementasi yang sedang berjalan masih saja ada kendala salah satunya, di bagian Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT).
“Layanan elektronik sudah hampir mungkin lebih 90 persen. Namun kendala muncul dari PPAT, terutama di daerah-daerah. Tetapi itu tidak signifikan karena layanan pertanahan terbanyak ada di daerah-daerah perkotaan,” ujar Sofyan dalam konfrensi pers virtual, Jakarta, Jumat (17/4/2020).
Sofyan menambahkan, apabila masih ditemukan masyarakat yang kesulitan mengakses layanan pertanahan digital, pihaknya telah menyediakan saluran komunikasi pengaduan (hotline).
Layanan elektronik ini merupakan salah satu bentuk transformasi Kementerian ATR/BPN untuk menjadi institusi pemerintah yang lebih baik.
Tentunya agar terus bisa memberikan kemudahan dalam pengurusan pertanahan kepada masyarakat.
Hal ini nantinya akan menjadi salah satu komponen untuk peningkatan ease of doing business.
Baca Juga:
Panduan Cara Memasang Instalasi Listrik Rumah yang Baik & Benar
Semoga informasi di atas bermanfaat, ya.
Temukan artikel terkait pertanahan lainnya di Berita Properti 99.co Indonesia.
Kamu sedang mencari situs jual rumah murah? Temukan di 99.co/id.
