Pejabat-pejabat ini bukannya memberikan sumbangsih terbaik bagi negara, melainkan malah melakukan hal sebaliknya. Tak heran jika mereka dianggap sebagai pengkhianat demokrasi. Siapa saja? Cari tahu jawabannya di sini!
Menjadi seorang pejabat pemerintah berarti harus bisa mendengarkan aspirasi rakyat.
Sayangnya, hal ini justru tidak dilakukan oleh beberapa pejabat di tanah air.
Mereka malah menjadi pengkhianat demokrasi dengan contoh isu wacana penundaan pemilu dan penambahan masa jabatan presiden.
Melansir laman suara.com, berikut ketujuh nama para pejabat tersebut!
Pejabat yang Dianggap sebagai “Pengkhianat Demokrasi” di Indonesia
1. Luhut Binsar Pandjaitan
sumber: Kompas.com/Kristianto Purnomo
Luhut Binsar Pandjaitan termasuk salah satu pejabat yang disebut pengkhianat demokrasi.
Dalam beberapa kesempatan, Menteri Koordinator bidang Maritim dan Investasi ini kerap menyuarakan wacana penundaan pemilu.
Ia bahkan mengklaim bahwa 110 juta penduduk Indonesia menginginkan pemilu untuk ditunda.
2. Tito Karnavian
Sama seperti halnya Luhut, Tito Karnavian dianggap sebagai pengkhianat demokrasi karena melontarkan dukungan untuk menunda pemilu.
Ia mengatakan bahwa wacana tersebut bisa saja dilakukan dengan cara mengamandemen UUD 1945.
3. Airlangga Hartarto
sumber: liputan6.com
Tak hanya menjabat sebagai Ketua Umum Partai Golkar, Airlangga Hartarto tercatat menjabat Menteri Koordinator bidang Perekonomian.
Ia mengklaim wacana untuk menunda pemilu adalah aspirasi dari masyarakat yang harus diserap oleh pemerintah.
4. Dea Tunggaesti
Dea Tunggaesti lebih dikenal sebagai sekretaris jenderal Partai Solidaritas Indonesia (PSI).
Dea sempat mengemukakan kesetujuannya terhadap wacana penambahan masa jabatan Presiden Joko Widodo menjadi tiga periode.
Menurutnya, PSI akan mendukung wacana tersebut jika dilakukan melalui mekanisme amandemen konstitusi.
5. Muhaimin Iskandar
sumber: suara.com
Sebagai ketua partai dalam koalisi pendukung Jokowi, Muhaimin Iskandar menyetujui adanya penundaan pemilihan umum dalam satu atau dua tahun ke depan.
Ia menyatakan, ia mempunyai big data yang berjumlah 100 juta orang.
6. Bahlil Lahadalia
Bahlil Lahadalia merupakan Menteri Investasi dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM).
Ia bersama dengan pejabat lainnya menjadi pihak yang mendukung terhadap wacana penundaan pemilu.
Bahlil berasalan bahwa hal tersebut adalah keinginan para pengusaha.
7. Zulkifli Hasan
sumber: Antara/Rivan Awal Lingga
Nama terakhir yang dianggap sebagai pengkhianat demokrasi Indonesia lainnya adalah Zulkifli Hasan.
Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) menyatakan setuju jika pemilu 2024 memang harus diundur dengan sejumlah pertimbangan.
***
Semoga informasi seputar dunia politik di atas dapat bermanfaat untuk Sahabat 99.
Pantau terus artikel tentang politik Indonesia lainnya hanya di Berita 99.co Indonesia.
Akses sekarang juga 99.co/id dan rumah123.com untuk temukan hunian idaman karena kami selalu #AdaBuatKamu.
Salah satu hunian ideal dengan harga terbaik hadir di Gunung Sindur, Bogor, yakni Golden Hills.
