Untuk menunjang kebutuhan perekonomian, pemerintah kabarnya akan membangun infrastruktur bernama Tower BUMN di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara. Berikut penjelasan selengkapnya!
Gedung pencakar langit ini tampaknya akan hadir di kawasan Central Business District (CBD).
Area ini memang diperuntukkan sebagai pusat bisnis, niaga, komersial, serta rekreasi.
Karena itulah desain gedung di atasnya lebih beragam dari segi bentuk maupun ukuran.
Berbeda dengan Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) yang menjadi pusat pemerintahan nasional.
Di KIPP, ada larangan untuk membangun gedung lebih dari empat lantai.
Lantas, seperti apakah rencana pembangunan Tower BUMN?
Simak informasi selengkapnya dalam artikel berikut ini, ya!
Rencana Pembangunan Tower BUMN di IKN Nusantara
Desain Tower BUMN dibuat oleh Alien Design Consultant yang berkolaborasi dengan Atkins.
Bentuknya ramping dengan dua menara yang memiliki ketinggian berbeda.
Fungsi utamanya adalah sebagai kantor untuk para karyawan BUMN di IKN Nusantara sekaligus pusat hiburan dan edukasi masyarakat.
Menariknya, bangunan ini kabarnya akan menjadi yang paling tinggi di kawasan Asia Tenggara.
Melansir dari ekonomi.bisnis.com, ketinggiannya digadang mencapai 700 meter.
Selain itu, pembangunannya berlangsung di atas lahan seluas lebih dari 20.000 meter persegi.
Di dalamnya akan ada hotel, community center, masjid, retail, museum, pusat budaya, dan lainnya.
Ada juga Plaza Ceremonial yang akan menjadi pusat aktivitas masyarakat untuk menyaksikan beragam prosesi upacara dan hiburan.
Nantinya, area Tower BUMN juga akan dilengkapi dengan teknologi transportasi canggih untuk mempermudah mobilitas masyarakat.
Karena itu, tidak heran jika ada yang menyebut gedung pencakar langit ini sebagai titik tumpu masyarakat dari dalam maupun luar negeri.
Rencana Perpindahan ke IKN
Perpindahan pusat pemerintahan ke IKN Nusantara sendiri akan berlangsung secara bertahap.
“Klaster pertama yang akan pindah ke IKN lebih dulu yakni Presiden dan Wakil Presiden, Lembaga Tinggi Negara seperti MPR, DPR, DPD, MA, MK, Komisi Yudisial, dan BPK,” kata Fungsional Perencana Ahli Utama, Kementerian PPN/Bappenas, Hayu Parasati, dilansir dari bisnis.com, Senin (28/11/2022).
Selain itu, seluruh Kementerian Koordinator juga termasuk dalam rombongan pertama.
Ini meliputi Kementrian Bidang Perekonomian, Politik Hukum dan HAM, Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, hingga Bidang Maritim dan Investasi.
Lalu, lembaga keuangan seperti Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) juga termasuk yang wajib ada di sana sejak awal.
Terkait perpindahan ini, Presiden Jokowi sendiri menyatakan keinginannya untuk merayakan HUT ke-79 RI pada 17 Agustus 2024 di IKN Nusantara.
***
Semoga informasi di atas bermanfaat untukmu, ya.
Cek beragam informasi menarik lainnya hanya di Google News Berita 99.co Indonesia.
Temukan juga artikel mengenai tips hingga rekomendasi properti di Berita.99.co.
Jika sedang mencari hunian impian, yuk kunjungi 99.co/id dan Rumah123.com yang selalu #AdaBuatKamu!
Kami menyediakan beragam penawaran properti menarik seperti proyek Podomoro Park Bandung.
**Sumber Foto: instagram.com/alien.dc
