Program bedah rumah yang bertujuan untuk mengurangi jumlah rumah tidak layak huni (RTLH) di Indonesia melibatkan 231.186 tenaga kerja.
Melansir dari Bisnis.com, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menyebutkan bahwa Program Bedah Rumah diperkirakan bisa menyerap 231.186 tenaga kerja.
Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) ini bertujuan untuk mengurangi jumlah rumah tidak layak huni (RTLH) di Indonesia dari pemerintah.
Dengan berjalannya program bedah rumah 2020 pemerintah menginginkan agar masyarakat memiliki rumah layak huni dan membuka lapangan kerja jelang pelaksaan new normal di tengah pandemi Covid-19.
Program Bedah Rumah Melibatkan Banyak Tenaga Kerja
Adapun tenaga kerja yang dibutuhkan seperti Koordinator Fasilitator (Korfas), Tenaga Fasilitator Lapangan (TFL), dan tukang bangunan untuk ditugaskan membangun rumah.
Tak hanya itu saja, dikutip dari detik.com, program bedah rumah ini pasti sudah dipastikan melibatkan toko-toko bangunan yang ada di daerah sekitar rumah penerima bantuan.
Harapannya perekonomian di daerah setempat akan terus berkembang serta bangkit.
Syarat Warga Negara Indonesia (WNI) yang bisa menjadi penerima BSPS antara lain, (1) sudah berkeluarga, (2) memiliki tanah yang ditandai dengan bukti kepemilikan sah…
…(3) tinggal di rumah satu-satunya dalam kondisi tidak layak huni atau belum memiliki rumah, (4) memiliki penghasilan maksimum sesuai upah minimum provinsi.
Dan terakhir, bersedia melaksanakan dengan berswadaya, berkelompok, dan tanggung renteng untuk menyelesaikan pembangunan rumah.
Baca Juga:
Ingin Dapat Bantuan Bedah Rumah Dari Pemerintah? Ini Caranya!
Kementerian PUPR Mengalokasikan Bedah 220.000 Unit Rumah
Sumber: Kementerian PUPR
Peraturan tentang bedah rumah sendiri ada dalam Undang-Undang No. 1/2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman.
Isinya dapat diartikan bahwa sebagai rumah swadaya dibangun atas prakarsa dan upaya masyarakatnya sendiri.
Dalam program bedah rumah BSPS tahun 2020 ini, Kementerian PUPR mengalokasikan bedah rumah sebanyak 220.000 unit yang tidak layak huni.
Anggarannya sebesar Rp4,69 triliun.
Program bedah rumah Kementerian Perumahan Rakyat tersebut dilaksanakan di 579 lokasi yang tersebar pada 33 provinsi Indonesia.
Berdasarkan data Direktorat Jenderal Perumahan Kementerian PUPR, program kegiatan padat karya untuk BSPS melibatkan sekitar 876 orang koordinator fasilitator dengan upah bulanan sekitar Rp6 juta per bulan.
Selain itu, TFL yang bertugas mendampingi masyarakat dalam proses pembangunan rumah tercatat sebanyak 4.397 orang dengan gaji bulanan sekitar Rp4,5 juta per bulan.
Baca Juga:
Ini Manfaat Tapera yang Penting Jika Kamu Sudah Memiliki Rumah!
Dalam proses pembangunan rumah, Program BSPS juga banyak melibatkan tukang bangunan sekitar 220.000 orang tukang yang akan mendapatkan upah ketika mereka bekerja melaksanakan pembangunan rumah.
“Jadi nanti masyarakat penerima bantuan BSPS juga dapat bekerja membangun rumahnya dan mendapatkan upah kerja. Jadi dalam melaksanakan kebijakan new normal ini Kementerian PUPR juga ikut berupaya membantu masyarakat meningkatkan perekonomiannya dengan dana BSPS,” terang Direktur Jenderal Perumahan Kementerian PUPR, Khalawi Abdul Hamid yang dikutip dari detik.com, Kamis (11/6/2020).
***
Semoga artikel ini bisa memberikan informasi baru untukmu, ya!
Baca berita properti lainnya dalam Berita Properti 99.co Indonesia.
Kamu sedang mencari harga rumah murah? Temukan di 99.co/id.
