Kemetrian PUPR menyatakan bahwa pagu anggaran TA 2020 telah terealisasi hingga 59,5%. Pemerintah telah melakukan pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur di berbagai daerah sesuai dengan program yang direncanakan. Berikut informasi selengkapnya!
Kementrian PUPR terus berupaya mendorong pembangunan infrastruktur dan rumah layak huni di Indonesia.
Bahkan di tengah pandemi Covid-19, program-program ini tetap didorong realisasinya.
Harapannya, hal ini akan berdampak langsung pada pemulihan ekonomi nasional.
Dari total pagu anggaran TA 2020 sendiri, sekitar Rp52,08 triliun telah terserap untuk belanja infrastruktur program-program tersebut.
Pagu Anggaran Kementrian PUPR Tahun Anggaran 2020
Sumber: pasardana.id
Pagu anggaran Kementrian PUPR sebelumnya adalah sebesar Rp120,21 triliun.
Namun, akibat pandemi Covid-19, anggaran ini mengalami realokasi sehingga berubah menjadi sebesar RpRp83,97 triliun.
Lalu untuk mendukung program Pemulihan Ekonomi Nasional, Program Prioritas Nasional, pengembangan food estate, serta Kawasan Industri, ada tambahan pagu hingga totalnya berubah menjadi Rp87,61 triliun.
Terhitung sejak 4 Oktober 2020, dikabarkan bahwa sebesar 59,5% dana atau sekitar Rp52,08 triliun telah terserap untuk belanja infrastruktur.
Belanja infrastruktur ini meliputi pembangunan dan pemeliharaan bendungan, irigasi, jalan, jembatan, sanitasi, hingga sistem air minum.
Tak hanya itu, belanja ini meliputi upaya penataan kawasan, kebutuhan infrastruktur di KSPN, serta pengadaan hunian untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).
Total progres fisiknya sendiri dikabarkan telah mencapai 60% pada akhir kuartal lalu.
Ini menunjukkan bahwa Kementrian PUPR terus fokus melakukan pembangunan meski kondisi Indonesia masih berada di tengah pandemi.
Belanja infrastruktur ini diharapkan bisa membantu pemulihan ekonomi nasional.
“Pada masa pandemi ini, pertumbuhan ekonomi mengalami penurunan akibat dari turunnya investasi dan ekspor impor. Sehingga, belanja infrastruktur merupakan salah satu cara untuk menunjang pertumbuhan ekonomi,” kata Basuki dilansir dari kompas.com.
Pemerintah bahkan melakukan perubahan skema pada program yang tadinya bersifat regular menjadi skema padat karya.
Harapannya, skema padat karya yang mengurangi penggunaan alat berat bisa memaksimalkan serapan tenaga kerja.
Terutamanya untuk MBR yang terkena dampak pandemi Covid-19.
Rincian Pagu Anggaran Tiap Program Kementrian PUPR
Sumber: pasardana.id
1. Penyaluran Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP)
Alokasi terbesar Kementrian PUPR adalah untuk program FLPP.
Sekitar Rp11 triliun pagu anggaran berfokus pada program pengadaan rumah bagi MBR ini.
Hingga saat ini, realisasi anggarannya sendiri dikabarkan telah mencapau Rp9,6 triliun.
2. Pembangunan Infrastruktus dengan Skema Padat Karya Tunai
Untuk pembangunan infrastuktur sendiri, pemerintah mengalokasikan anggaran sekitar Rp12,32 triliun.
Skema ini akan digunakan untuk 16 program, dengan target penerima manfaat kurang lebih 614 ribu orang MBR.
3. Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN)
Kementrian PUPR juga mengalokasikan dananya untuk membantu program PEN sebesar Rp1,36 triliun.
Dukungan ini berupa revitalisasi saluran drainase jalan nasional sepanjang lima ribu kilometer, serta pembelian produk rakyat berupa tambalan cepat mantap sebanyak seratus ribu ton.
Serta modular RISHA sebanyak 4,7 ribu unit, modular RUSPIN sebanyak 250 unit, dan lainnya.
***
Semoga informasinya bermanfaat Sahabat 99.
Simak artikel menarik lainnya di Berita Properti 99.co Indonesia.
Kamu sedang mencari properti untuk investasi masa depan?
Kunjungi 99.co/id dan temukan hunian impianmu.
Ada beragam pilihan properti menarik seperti kawasan Latigo Village.
