Salah satu faktor masyarakat menengah enggan membeli rumah adalah tingginya suku bunga KPR. Real Estat Indonesia (REI) mendorong pemerintah untuk membuat kebijakan yang dapat menstimulasi masyarakat menengah agar dapat membeli rumah.
Pemerintah telah mengeluarkan berbagai kebijakan yang diharapkan dapat menstimulasi bisnis properti di tengah pandemi Covid-19.
Beberapa di antaranya adalah rasio loan to value (LTV) 100% dan insentif pajak pertambahan nilai ditanggung pemerintah (PPN DTP).
Namun, menurut Ketua Umum DPP REI, Paulus Totok Lusida, pemerintah juga perlu membuat kebijakan yang dapat menstimulasi masyarakat yang lebih luas agar bisa membeli rumah.
Pasalnya, saat ini menurutnya, suku bunga KPR cukup tinggi.
REI Sebut Suku Bunga KPR Masih Tinggi
Totok menilai, suku bunga KPR saat ini masih terbilang cukup tinggi.
Menurutnya, jika bunga cicilan kredit pemilikan rumah bisa lebih rendah, masyarakat akan lebih mudah mengajukan KPR di tengah pandemi Covid-19.
“Kalau bunganya tinggi, masyarakat jadi enggan untuk beli rumah. Generasi milenial sebagian besar membeli rumah dengan menggunakan pembiayaan KPR,” kata Totok, seperti dikutip dari Bisnis.com, Selasa (23/11/2021).
Kebijakan yang dapat menstimulasi masyarakat agar bisa membeli rumah, menurutnya, adalah jalan terbaik untuk pengembang dan juga calon pembeli rumah.
Totok pun bercermin pada turunnya tingkat penjualan rumah senilai Rp300 juga ke bawah sebanyak 30% sepanjang tahun ini.
“Ini karena kondisi keuangan mereka belum mendukung, sehingga menunda pembelian rumah. Akan tetapi menurut saya, kalangan ini justru yang paling butuh rumah dan insentif dari pemerintah,” ujar Totok.
Pengaruh Insentif Pemerintah terhadap Bisnis Properti
Ada kebijakan dari pemerintah berupa insentif PPN DTP, dirasakan cukup baik oleh pengembang hingga kuartal III/2021.
Melansir Bisnis.com yang mengutip Survei Harga Properti Residensial (SHPR) dari Bank Indonesia, tercatat penyaluran KPR memulai tren positif pada kuartal IV/2020 dengan pertumbuhan 3,42%.
Kemudian, pada kuartal I/2021 kembali meningkat di angka 4,34%.
Pertumbuhan pesat penyaluran KPR secara year on year terjadi pada kuartal III/2021 dengan peningkatan sebesar 9,39%.
Angka tersebut lebih baik dibandingkan kuartal II/2021 yang mencapai angka 7,24% secara yoy.
Usulkan Perpanjangan dan Perluasan Insentif PPN DTP
Dengan adanya dampak positif dari insentif PPN DTP, Totok mengusulkan kepada pemerintah agar kebijakan ini diperpanjang.
Menurutnya, selain meningkatkan gairah bisnis properti, kebijakan ini juga dapat menstimulasi masyarakat kelas menengah ke bawah yang hendak membeli rumah.
Selain itu, Sekjen DPP REI, Amran Nukman, mengusulkan agar kebijakan insentif PPN DTP dapat diperluas ke sektor penjualan rumah inden.
Pasalnya, saat ini insentif PPN DTP hanya bisa dinikmati oleh pengembang yang memiliki stok rumah.
Sementara, pengembang rumah inden belum bisa menikmati insentif ini.
“Kalau pengembang tidak ada stok rumah memang sulit untuk mengejar pelunasan dan serah terima di akhir Desember ini agar dapat memanfaatkan insentif PPN,” ujarnya, dikutip dari Bisnis.com, Selasa (23/11/20210).
Tantangan Pengembang di 2022
Sementara itu, CEO Indonesia Property Watch (IPW), Ali Tranghanda, meminta pengembang untuk tidak lengah meski saat ini tren pertumbuhan penjualan properti cukup positif.
Pasalnya, pada tahun 2022, insentif PPN DTP sudah tidak berlaku, sehingga harga properti akan naik.
“Tren pengembang pun akan menaikan harga, bukan semata karena PPN-nya, tapi karena melihat secara psikologis akan naik. Ini tentu berdampak pada permintaan properti,” ujarnya.
***
Semoga artikel ini bermanfaat untuk Sahabat 99, ya!
Jangan lewatkan informasi menarik lainnya di portal Berita 99.co Indonesia.
Jika sedang mencari rumah di Semarang, bisa jadi Potala Semarang adalah jawabannya.
Cek saja di 99.co/id untuk menemukan rumah idamanmu!
