Pasal-pasal yang disahkan dalam UU Cipta Kerja mengatur banyak hal, termasuk kewenangan pelaksanaan konstruksi pusat dan daerah.
Pasal-pasal baru di dalam UU Cipta Kerja menghapus sejumlah kewenangan Pemerintah Daerah (Pemda) baik provinsi maupun kabupaten/kota dalam mengatur tata ruang. Peraturan tersebut dinilai berbahaya dan bisa merusak lingkungan.
