Setelah masa kepemimpinan Anies berakhir, Kementerian PUPR kini bergerak untuk membangun beragam proyek yang diharapkan bisa atasi banjir di Ibu Kota. Simak upaya Kementerian PUPR tangani banjir di sini!
Melihat Ibu Kota yang selalu banjir setiap tahunnya, Kementerian PUPR pun bergerak untuk mengatasi hal tersebut.
Melansir dari kompas.com, salah satu hal yang Menteri PUPR Basuki Hadimuljono lakukan adalah dengan melakukan penanganan kolaboratif dari hilir ke hilir.
PUPR juga mengatakan, salah satu kunci untuk atasi banjir adalah dengan mengikuti rencana induk (masterplan) yang disusun Belanda tahun 1973.
Simak apa upaya Kementerian PUPR tangani banjir di Jakarta di bawah ini!
Upaya Kementerian PUPR Tangani Banjir dengan Mengikuti Masterplan Belanda
sumber: konstruksimedia.com
Melansir dari kompas.com, Basuki mengatakan salah satu cara untuk menangani banjir adalah dengan kembali ke masterplan Sistem Pengendalian Banjir Jakarta.
Masterplan tersebut telah disusun oleh Netherlands Engineering Consultant (NEDECO) pada tahun 1973 dan telah diulas kembali di tahun 1997 dan 2007.
Didasari oleh masterplan tersebut, PUPR mulai melakukan penanganan banjir dengan membuat dua bendungan kering di bagian hulu.
Dua bendungan tersebut adalah bendungan Ciawi dan Sukamahi yang akan selesai di tahun 2022.
Ada pula Sudetan Kali Ciliwung-Kanal Banjir Timur (KBT) yang akan mengalirkan kali Ciliwung ke KBT sebesar 60 m3/detik.
Sudetan tersebut akan selesai pada April 2023 dan kini progress konstruksinya telah mencapai 44,21 persen.
Tak hanya itu, Kementerian PUPR juga mencoba tangani banjir dengan membuat Pompa Ancol Santiong.
Pompa berkapasitas 50 m3/detik ini pembangunannya telah mencapai 49,53 persen dan diharapkan akan rampung pada Desember 2022.
Dengan adanya pompa ini, Kelurahan Kemayoran, Sunter Agung, dan Sunter Jaya di Kecamatan Tanjung Priok tidak akan lagi kebanjiran.
Pembuatan MoU dengan Pemprov Jakarta
sumber: jpnn.com
Di tahun 2020, Kementerian PUPR pun telah mencoba tangani banjir Jakarta dengan melakukan penandatanganan Memorandum of Understanding dengan pemprov Jakarta.
MoU tersebut berisi tentang penanganan tanggul kritis pantai Jakarta sepanjang 33,2 km.
Panjang 33,2 km tersebut terdiri dari 10,82 km yang merupakan kewenangan PUPR dan 22,11 km kewenangan pemprov Jakarta.
Hingga saat ini, PUPR telah membangun tanggul sepanjang 3,75 km, sedangkan, sisanya masih dalam proses lelang dan ditargetkan selesai di tahun 2024.
Tak hanya itu, PUPR pun sedang mencoba normalisasi Kali Ciliwung sepanjang 33,69 km untuk mengurangi potensi banjir di Jakarta.
***
Semoga bermanfaat, Property People.
Simak informasi menarik lainnya di Google News Berita 99.co Indonesia.
Kunjungi www.99.co/id dan rumah123.com untuk menemukan hunian impianmu dari sekarang.
Dapatkan kemudahan untuk memenuhi kebutuhan properti, karena kami selalu #AdaBuatKamu.
Kunjungi dari sekarang dan temukan hunian favoritmu, salah satunya GreenView Srigunting Residence!
